Bukan Cuma Fotokopi SIM dan KTP, Kini Perpanjang SIM C di Polres Cimahi Perlu Fotokopi BPJS Kesehatan
Satupiston.com - Assalamu'alaikum. Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Polres Cimahi kini memiliki syarat tambahan berupa fotokopi kartu BPJS Kesehatan yang aktif dan terdaftar.
Kebijakan baru ini mulai diterapkan secara menyeluruh sejak awal Juni 2025.
Pengendara motor yang hendak memperpanjang SIM C wajib mematuhi ketentuan ini agar proses administrasi berjalan lancar.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan sinkronisasi data kepesertaan jaminan sosial nasional.
Dalam pantauan redaksi di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Cimahi, terlihat sejumlah pemohon tampak kebingungan karena tidak mengetahui persyaratan tambahan ini.
Beberapa dari mereka bahkan harus kembali karena tidak membawa salinan BPJS Kesehatan aktif yang dibutuhkan.
Kebijakan baru ini diumumkan melalui berbagai kanal informasi resmi, termasuk media sosial Polres Cimahi dan papan pengumuman di area pelayanan, namun sosialisasi yang terbatas membuat sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami perubahan tersebut.
Salah satu staf pelayanan menyampaikan bahwa persyaratan BPJS Kesehatan bukan hanya formalitas, melainkan menjadi bagian dari integrasi sistem pelayanan publik dengan data jaminan sosial nasional.
Penerapan syarat fotokopi kartu BPJS Kesehatan ini mengacu pada Surat Telegram Korlantas Mabes Polri yang menginstruksikan peningkatan verifikasi data peserta jaminan kesehatan nasional dalam proses administrasi perpanjangan SIM.
Selain membawa KTP dan SIM lama, pemohon juga tetap diwajibkan melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, termasuk tes buta warna.
Langkah ini diambil demi memastikan bahwa setiap pemegang SIM dalam kondisi sehat secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip keselamatan berkendara.
Petugas juga menjelaskan bahwa BPJS yang dilampirkan harus dalam status aktif dan atas nama pribadi pemohon, bukan sebagai tanggungan atau kartu yang tidak lagi valid.
Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka permohonan perpanjangan SIM C akan ditolak dan diarahkan untuk melengkapi berkas terlebih dahulu.
Meski menuai kebingungan di hari-hari awal penerapan, sejumlah warga menyatakan memahami tujuan dari aturan baru ini, terutama dalam konteks integrasi data dan penertiban layanan publik.
Penerapan ini dinilai bisa mendorong kepatuhan masyarakat terhadap program jaminan kesehatan nasional yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh kalangan pengguna kendaraan roda dua.
Tak sedikit warga yang mengakui baru menyadari bahwa kepesertaan aktif BPJS kini menjadi penting tidak hanya untuk keperluan kesehatan, tetapi juga dalam urusan administrasi lain seperti SIM.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara Korlantas Polri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam mendukung program pemerintah menuju cakupan kesehatan semesta.
Di sisi lain, sejumlah pengamat pelayanan publik menilai bahwa implementasi aturan ini perlu dibarengi dengan sosialisasi yang lebih masif dan penyediaan informasi yang mudah diakses.
Tanpa upaya edukasi yang maksimal, perubahan ini justru berpotensi menimbulkan antrean dan keterlambatan proses pelayanan.
Pemerintah daerah dan institusi terkait disarankan ikut berperan dalam memberikan informasi melalui pos pelayanan masyarakat, kantor kelurahan, dan media lokal.
Dalam konteks nasional, aturan serupa kemungkinan akan diterapkan juga di berbagai wilayah lain sebagai bagian dari standar baru pelayanan perpanjangan SIM.
Untuk itu, masyarakat diimbau agar segera memeriksa status aktif BPJS Kesehatan mereka dan memastikan keaktifan datanya sebelum datang ke Satpas.
Mekanisme pengecekan keaktifan BPJS saat ini bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi BPJS Kesehatan ataupun call center, sehingga masyarakat tak perlu mendatangi kantor secara langsung hanya untuk keperluan ini.
Dengan diberlakukannya kebijakan baru ini, diharapkan masyarakat lebih disiplin dalam mempersiapkan dokumen administrasi saat memperpanjang SIM dan lebih sadar akan pentingnya jaminan kesehatan nasional.
Kebijakan ini juga memberi pesan kuat bahwa integritas dan validitas data menjadi hal penting dalam pelayanan publik modern.
Satlantas Polres Cimahi pun menegaskan bahwa mereka tetap mengedepankan pelayanan yang humanis dan informatif, serta siap memberikan penjelasan kepada masyarakat yang belum memahami ketentuan baru tersebut.
Ke depan, diharapkan sinergi antara sistem pelayanan publik dan jaminan sosial ini dapat menciptakan efisiensi, keakuratan data, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi.
Wassalamu'alaikum.
