-->
★★★ Cek Pajak Kendaraan Bermotor Region Jawa Barat Secara Online ★★★

Sirkuit Mandalika Memanas, Diduga Langgar HAM, Kenapa???

 

Sirkuit Mandalika Memanas, Diduga Langgar HAM, Kenapa???
Kutipan siaran pers PBB. Sumber: iwanbanaran.com

Satupiston.com – Assalamu’alaikum. Kembali lagi pada artikel kami. Sirkuit Mandalika belakang menjadi pembicaraan kembali.

 

Bukan hanya karena masalah pengunduran jadwal MotoGP di sirtkuit tersebut yang jadi diadakan pada tahun 2022, tapi ada isu lain yang cukup ruwet.

 

Isu tersebut adalah mengenai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Dugaan tersebut dilontarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

 

Mengapa dugaan tersebut bisa muncul? PBB menduga ada perampasan tanah, pengerusakan situs budaya, dan lain sebagainya yang “dikorbankan” demi pembangunan sirkuit Mandalika.

 

Pejabat PBB untuk kemiskinan dan Hak Asasi Manusia yakni Olivier De Schutter mengungkapkan:

Para petani dan nelayan diusir dari tanah mereka dan harus melihat kerusakan rumah, ladang, sumur, situs budaya dan agama mereka. Sumber yang dapat dipercaya melaporkan bahwa penduduk lokal menghadapi ancaman dan intimidasi dan diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa kompensasi. Terlepas dari temuan ini, ITDC belum berusaha untuk membayar kompensasi atau menyelesaikan sengketa tanah … Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan supremasi hukum dihormati..

 

Namun tudingan tersebut dibantah oleh pejabat tinggi VP Corporate Secretary ITDC Miranti Nasti Rendranti yang mengungkapkan bahwa pembangunan sirkuit Mandalika dibangun dengan penuh kehati-hatian.

Sebagai perusahaan milik negara, ITDC selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan proyeknya dan menjunjung tinggi keterbukaan, akuntabilitas, kepercayaan, tanggung jawab, dan fairness…

 

Selain Miranti, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) juga menolak tudingan PBB tersebut. PTRI menyatakan:

Pemerintah Republik Indonesia menolak rilis pers oleh beberapa Pemegang Mandat Prosedur Khusus (SPMH), yang berjudul “Indonesia: Pakar PBB mengingatkan adanya ancaman HAM pada proyek pariwisata senilai USD 3 miliar” pada 31 Maret 2021. Rilis berita tersebut salah mengartikan kasus sengketa hukum yang terkait dengan penjualan tanah, memasukkannya ke dalam narasi palsu dan hiperbolik dengan menempatkan “… komitmen terpuji Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan kewajiban hak asasi manusia yang mendasarinya untuk diuji…

 

Isu tersebut setidaknya menjadi buah bibir yang cukup panas. Tetapi kami harap isu ini bisa segera berakhir.

 

Artikel ini kami cukupkan sampai di sini, akhir kata semoga bermanfaat dan sampai jumpa.

Wassalamu’alaikum.

Apa Reaksi Mu???
Bagikan Artikel Ini Melalui:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


x