-->

Aturan Pelarangan Mudik 2021 Berubah dan Semakin Diperketat

 

Aturan Pelarangan Mudik 2021 Berubah dan Semakin Diperketat


Satupiston.com – Assalamu’alaikum. Kembali lagi pada artikel kami. Aturan atau kebijakan mengenai pelarangan mudik lebaran 2021 direvisi atau berubah.

 

Arah perubahan tersebut cenderung semakin memberi garis tegas bahwa mudik tahun ini benar-benar dilarang dan pengawasannya akan semakin diperketat.

 

Pada bulan Maret 2021 lalu, sempat tersiar kabar bahwa mudik tahun ini akan diperbolehkan namun dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat.

 

Namun rencana diperbolehkannya mudik tersebut batal terlaksana, pasalnya pemerintah resmi melarang adanya pergerakan mudik dari tanggal 6-17 Mei 2021.

 

Dan terkini, pemerintah juga mengeluarkan kembali surat edaran yang isinya adalah perubahan kebijakan pelarangan mudik tahun 2021.

 

Dimana dalam Surat Edaran nomor 13 tahun 2021, disebutkan bahwa pelarangan mudik diperpanjang dari 22 April hingga 24 Mei 2021.

 

Dimana secara detail, selama H-14 akan ada pengetatan perjalanan peniadaan mudik mulai 22 April hingga 5 Mei 2021.

 

Sedangkan H+7 dari lebaran yakni dari 18 Mei hingga 24 Mei 2021, akan ada penindakan terhadap pelanggar yang masih nekat melakukan mudik lebaran.

 

Dengan surat edaran ini, beberapa jalan nasional serta jalan tikus akan diberi pengetatan pengawasan oleh pihak instansi terkait.

 

Bagi yang masih nekat melakukan mudik, maka siap-siap terkena sanksi jika kedapatan oleh petugas.

 

Adapun salah satu aturan yang mengatur mengenai sanksi mudik salah satunya terdapat pada UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

 

Bila disimak, pada pasal 93 UU 6 Tahun 2008, disebutkan bahwa ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga 100 juta rupiah jika nekat melanggar aturan mudik lebaran.

 

Adapun secara lebih detail, berikut bunyi pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2008:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

 

Bagi PNS, aturannya lebih spesifik lagi. Aturan soal sanksi larangan mudik lebaran tahun 2021 ini sebenarnya masih dibuat oleh kemeterian dan lembaga terkait.

 

Akan tetapi, bila mengacu pada tahun lalu yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor 11/SE/IV/2020, ada tiga sanksi bagi PNS yang mengacu pada PP Nomor 53 tahun 2010 yang terdiri dari hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat.

 

Hukuman ringan yakni teguran secara lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

 

Lalu untuk hukuman sedang yakni penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaaan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

 

Sedangkan jenis hukuman berat terdiri dari:

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. Pembebasan dari jabatan;

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (dikutip dari detik.com)

 

Artikel ini kami cukupkan sampai di sini, akhir kata semoga bermanfaat dan sampai jumpa.

Wassalamu’alaikum.

Bagikan Artikel Ini Melalui:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Pesan Sponsor

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Karena keterbatasan tim editor, mungkin akan banyak typo di artikel ini...
x